22 Februari

Sticky

Pencurian Kecil Bisa Dipidana? Jangan Salah Paham tentang Tipiring (Tindak Pidana Ringan)

Posted by Admin

Tipiring Itu Apa?

Kantorhukummedan.id – ZSP: Tipiring adalah singkatan dari Tindak Pidana Ringan—yaitu perkara pidana yang oleh hukum dipandang lebih ringan sehingga pemeriksaannya bisa dilakukan dengan prosedur cepat dan biasanya ditangani hakim tunggal.

Dalam konteks pencurian, tipiring sering disebut “pencurian ringan”. Intinya bukan soal “boleh” atau “tidak apa-apa”, tetapi jalur pemeriksaan dan ancaman hukumannya yang berbeda dibanding pencurian biasa.

“Nilainya Kecil” Tetap Bisa Jadi Perkara Pidana

Kesalahpahaman paling umum adalah: “Kalau cuma kecil, paling ditegur.”
Padahal dalam hukum pidana, yang dilihat bukan hanya nilai barang, tetapi juga perbuatannya: mengambil barang yang bukan haknya.

Karena itu, meskipun nilainya kecil, perkara tetap bisa berjalan—terutama jika korban melapor dan unsur pidananya terpenuhi.

Batas Nilai Tipiring: Jangan Tertukar Aturannya

Banyak orang mendengar angka “2,5 juta” saat membahas tipiring. Angka itu memang pernah menjadi rujukan penting dalam praktik peradilan karena Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 menyesuaikan batasan tipiring tertentu agar perkara bernilai kecil ditangani lebih proporsional. Dalam PERMA tersebut, jika nilai barang/uang tidak lebih dari Rp2.500.000, Ketua Pengadilan dapat menetapkan hakim tunggal dan perkara diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat (Pasal 205–210 KUHAP).

Namun, sejak KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mulai berlaku 3 tahun sejak diundangkan (diundangkan 2 Januari 2023 → efektif 2 Januari 2026), ada ketentuan baru yang perlu diperhatikan.

Beberapa ulasan hukum menjelaskan bahwa kualifikasi “pencurian ringan” dalam rezim KUHP baru berbeda, dan dalam praktik pembahasan ambang batasnya sering disebut Rp500.000 untuk kategori tertentu. (hukumonline.com)

Catatan penting:
Batas nilai dan pasal yang diterapkan bisa bergantung pada konstruksi perkara, unsur yang terpenuhi, dan aturan yang dipakai aparat penegak hukum. Karena itu, untuk kasus konkret, sebaiknya konsultasikan langsung agar tidak salah langkah.

Apakah Tipiring Tetap Masuk Pengadilan?

Ya. Tipiring bukan berarti “selesai di kantor polisi” atau “cukup damai saja”.
PERMA No. 2 Tahun 2012 justru menegaskan mekanisme agar perkara tertentu diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat di pengadilan oleh hakim tunggal.

Artinya: tetap ada proses peradilan, hanya saja prosedurnya dibuat lebih sederhana dan cepat dibanding perkara pidana biasa.

Konsekuensi Tipiring: Jangan Anggap Sepele

Walau disebut “ringan”, dampaknya bisa terasa nyata:

1. Tetap Diproses di Pengadilan

Ada pemeriksaan, putusan, dan pencatatan proses perkara.

2. Bisa Kena Denda atau Kurungan

Untuk tipiring, ancaman pidananya umumnya lebih rendah dibanding pencurian biasa—tetapi tetap pidana.

3. Risiko Catatan Pidana & Dampak Sosial

Dalam banyak situasi, riwayat perkara pidana (meski ringan) bisa berdampak pada:

proses rekrutmen kerja,
urusan administrasi tertentu,
reputasi sosial/keluarga.

Contoh Kasus Sederhana (Agar Mudah Membayangkan)

Misalnya:

mengambil barang di minimarket lalu keluar tanpa bayar,
mengambil barang milik tetangga karena “mengira milik sendiri” tapi tidak segera mengembalikan,
mengambil barang kecil di tempat kerja.

Walaupun nominalnya kecil, perkara bisa berkembang jika:

ada laporan korban,
ada bukti (CCTV/saksi),
unsur “mengambil barang milik orang lain” terpenuhi.

Apa yang Sebaiknya Dilakukan Jika Terlanjur Terjadi?

Jika Anda atau keluarga terlibat kasus yang dikategorikan tipiring, beberapa langkah praktis yang biasanya penting:

Jangan panik, tapi jangan meremehkan
Pernyataan yang salah bisa memperumit.
Kumpulkan kronologi dan bukti sejak awal
Chat, saksi, rekaman, bukti pembayaran, dll.
Pertimbangkan penyelesaian yang paling aman secara hukum
Kadang ada ruang mediasi/penyelesaian tertentu—tetapi tetap perlu dipetakan risikonya.
Konsultasikan sejak dini
Agar tahu pasal yang mungkin dikenakan, peluang pembelaan, dan strategi yang tepat.

FAQ

Apakah pencurian kecil otomatis tipiring?

Tidak selalu. Tipiring berkaitan dengan kualifikasi pasal dan batas nilai tertentu, serta konteks perbuatannya. Dalam praktik, ada rujukan batas nilai (misalnya dari PERMA 2/2012) dan perkembangan setelah KUHP Nasional berlaku.

Apakah tipiring bisa ditahan?

Dalam PERMA 2/2012 ditegaskan bahwa jika nilai barang/uang masuk batas tipiring, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan dalam konteks itu.
Namun, detail penerapan bisa bergantung pada pasal yang digunakan dan kondisi perkara.

Tipiring apakah tetap punya putusan pengadilan?

Ya. Tipiring tetap diperiksa dan diputus di pengadilan, umumnya dengan acara pemeriksaan cepat.

Penutup

Jangan anggap sepele.
Kecil menurut kita, tetap pelanggaran menurut hukum. Tipiring bukan berarti “bebas dari hukum”, melainkan kategori perkara yang tetap pidana dan tetap bisa berdampak pada masa depan.

22 Februari

0 Comments

Sticky

Sertifikat Tanah Aman? Belum Tentu! Ini Cara Cek Legalitas Tanah Sebelum Beli Agar Terhindar Sengketa

Posted by Admin

in Legal Opini

KantorHukumMedan.id – ZSP – Punya sertifikat tanah sering dianggap “tanda aman”. Banyak orang merasa cukup melihat Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), lalu langsung berani transaksi.

Padahal, sertifikat tanah tidak otomatis berarti tanah bebas masalah.

Di praktiknya, sengketa tanah justru sering muncul karena pembeli terlalu percaya pada sertifikat, tanpa melakukan pengecekan legalitas lebih dalam. Akibatnya, niat investasi bisa berubah jadi perkara panjang, biaya membengkak, bahkan kehilangan hak atas tanah.

Artikel ini membahas mengapa sertifikat belum tentu aman, risiko yang sering terjadi, serta langkah cek legalitas tanah yang bisa Anda lakukan sebelum transaksi.

Sertifikat Tanah Itu Apa, dan Apa Fungsinya?

Secara sederhana, sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang menjadi bukti hak atas tanah. Sertifikat menunjukkan data penting seperti:

identitas pemegang hak,
letak dan luas tanah,
jenis hak (SHM/SHGB/dll),
serta catatan tertentu (bila ada).

Namun, penting dipahami: sertifikat adalah bukti kuat kepemilikan, tetapi bukan jaminan mutlak bahwa tanah:

tidak bersengketa,
tidak sedang dijaminkan,
tidak sedang diblokir,
atau tidak memiliki beban hak tertentu.

Kenapa Punya Sertifikat Tanah Belum Tentu Aman?

Berikut beberapa alasan paling sering mengapa tanah bersertifikat tetap bisa bermasalah:

1) Sertifikat tidak otomatis menutup kemungkinan sengketa

Sertifikat memang bukti kuat, tetapi sengketa tetap bisa muncul misalnya karena:

klaim ahli waris yang merasa tidak pernah menyetujui penjualan,
dugaan pemalsuan dokumen,
tumpang tindih batas tanah,
atau adanya sertifikat ganda di area tertentu.

2) Tanah bisa saja sedang dijaminkan ke bank/lembaga pembiayaan

Dalam banyak kasus, tanah bersertifikat digunakan sebagai agunan kredit. Jika pembeli tidak mengecek, transaksi berisiko karena:

sertifikat masih menjadi jaminan,
ada kewajiban pembayaran yang belum selesai,
atau ada catatan hak tanggungan.

3) Riwayat kepemilikan belum tentu “bersih”

Tanah yang berpindah tangan berkali-kali bisa menyimpan masalah lama, misalnya:

jual beli bawah tangan sebelumnya,
dokumen peralihan hak yang tidak sesuai prosedur,
atau konflik keluarga yang belum selesai.

4) Bisa ada blokir atau beban hak tertentu

Tanah tertentu bisa terkena:

blokir (misalnya karena sedang diproses sengketa),
sita,
atau beban hak yang membatasi peralihan.

Inilah sebabnya, “melihat sertifikat” saja belum cukup.

Contoh Kasus yang Sering Terjadi di Lapangan

Agar lebih mudah dipahami, ini contoh kejadian yang sering muncul:

Pembeli sudah bayar lunas, sertifikat terlihat asli, tetapi ternyata tanah masih jadi jaminan kredit dan ada hak tanggungan.
Sertifikat atas nama seseorang, tetapi belakangan muncul gugatan dari ahli waris yang menganggap penjualan tidak sah.
Batas tanah di sertifikat berbeda dengan kondisi lapangan, akhirnya terjadi sengketa batas dengan tetangga.
Tanah sedang diblokir karena konflik, sehingga proses balik nama tertahan dan transaksi “menggantung”.

Checklist: Cara Cek Legalitas Tanah Sebelum Beli

Kalau Anda ingin transaksi lebih aman, berikut langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum membayar atau menandatangani perjanjian:

1) Cek riwayat kepemilikan (asal-usul tanah)

Minta penjual menjelaskan dan menyiapkan dokumen pendukung, seperti:

akta jual beli sebelumnya,
surat waris (jika tanah dari warisan),
dokumen peralihan hak terdahulu,
dan kronologi singkat kepemilikan.

Tujuannya: memastikan rantai kepemilikan masuk akal dan tidak ada “celah” yang berpotensi digugat.

2) Verifikasi data sertifikat ke BPN

Lakukan pengecekan formal di BPN untuk memastikan:

data pemegang hak sesuai,
luas dan lokasi sesuai,
dan status sertifikat benar terdaftar.

Ini penting untuk mengurangi risiko sertifikat palsu/duplikat dan memastikan data resmi sesuai dokumen.

3) Pastikan tidak ada beban: hak tanggungan, sita, atau blokir

Tanyakan dan pastikan apakah tanah:

sedang dijaminkan,
berada dalam sita jaminan/eksekusi,
atau diblokir karena proses hukum.

Jika ada beban, transaksi perlu ditangani dengan sangat hati-hati atau ditunda sampai status jelas.

4) Cocokkan data fisik di lapangan

Lakukan pengecekan lapangan untuk mencocokkan:

batas tanah,
akses jalan,
patok/penanda,
dan kondisi penguasaan (siapa yang menempati).

Banyak sengketa bermula dari “di atas kertas benar”, tetapi “di lapangan berbeda”.

5) Pastikan transaksi dilakukan dengan prosedur yang benar

Untuk jual beli, pastikan prosesnya melalui jalur yang semestinya (dokumen lengkap, pihak berwenang, dan mekanisme peralihan hak jelas). Hindari terburu-buru hanya karena “harga miring”.

Tanda Bahaya: Kapan Anda Harus Waspada?

Pertimbangkan untuk ekstra hati-hati jika menemukan kondisi seperti:

penjual terburu-buru minta DP besar tanpa pengecekan,
dokumen tidak lengkap atau alasan dokumen “menyusul”,
tanah dikuasai pihak lain,
ada konflik keluarga/ahli waris yang belum selesai,
harga jauh di bawah pasaran tanpa alasan masuk akal.

Kalau ada satu saja tanda di atas, sebaiknya jangan lanjut sebelum statusnya benar-benar jelas.

FAQ: Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Apakah SHM pasti aman?

SHM adalah jenis hak yang kuat, tetapi tidak otomatis aman jika tanah sedang sengketa, dijaminkan, atau ada blokir/beban hak.

Apa bedanya cek sertifikat dan cek legalitas?

Cek sertifikat biasanya hanya melihat dokumen. Cek legalitas mencakup verifikasi status di instansi, riwayat kepemilikan, beban hak, dan kondisi fisik di lapangan.

Kalau sertifikat asli, apakah tetap bisa bermasalah?

Bisa. Sertifikat asli tetap bisa memiliki hak tanggungan, blokir, sengketa batas, atau gugatan ahli waris.

Kapan sebaiknya konsultasi ke pengacara?

Sebaiknya konsultasi jika:

nilai transaksi besar,
dokumen kepemilikan kompleks,
tanah berasal dari warisan,
atau ada indikasi sengketa/beban.

Penutup

Intinya: cek legalitas sebelum transaksi—jangan hanya percaya pada sertifikat. Sertifikat adalah bukti penting, tetapi keamanan transaksi tanah bergantung pada pengecekan menyeluruh: riwayat kepemilikan, status di BPN, beban hak, dan kondisi lapangan.

Jika Anda sedang berencana membeli, menjual, atau mengurus peralihan hak atas tanah dan ingin memastikan prosesnya aman secara hukum, Anda bisa konsultasi agar langkah yang diambil tepat sejak awal.

Disclaimer: Artikel ini bersifat edukasi dan informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus spesifik. Setiap kasus bisa berbeda tergantung dokumen dan fakta.

01 Juni

0 Comments

Sticky

Menyikapi Penegakan Hukum : OTT Adalah Fiksi Didalam Hukum

Posted by Admin

in Blog

Oleh : Zamal Setiawan, S.H. (yang di tulis pada Tahun 2018)

Tulisan ini ditujukan bagi pegiat-pegiat yang aktif di ruang publik sekaligus menambah khazanah pemahaman baru dari perspektif yg berbeda. Keyakinan saya, OTT itu adalah operasi yg mengada-ada yang cenderung sekedar memuaskan perasaan publik karena hobinya kita adalah “menonton” pertunjukan dan setelahnya kita bercerita tentang kejadian dan membahas keluarga si-tersangka, tanpa bercerita tentang hukumnya itu sendiri.

Tulisan Ini keyakinan saya menjadi penting untuk di kemukakan agar kita menemukan kehangatan sebagai warga negara untuk saling asah dan asuh minimal dari pemikiran. Melalui tulisan ini, harus disadari satu persatu bahwa hukum itu salah satu elemenya adalah “kepastian”. Frasa “pasti” disitu adalah segala sesuatunya tindakan itu harus terukur dan terarah. Bilamana Penegak Hukum tindakannya tidak dapat diukur dan diawasi maka kami menyebutnya “oligarki”.

Pada Tulisan ini, saya berada pada Posisi Devil’s Advocate, atas beberapa peristiwa maraknya Pertistiwa yang dinamai OTT (Operasi Tangkap Tangan). Izinkan saya memulai pertanyaan dari dan sejak kapan operasi itu dimulai? Hukum acara apa yg digunakan untuk menjalankan OTT, apakah KUHAP atau ada Peraturan Perundang-undangan yang lain? Ini penegakan Hukum atau operasi Intelijen sih? Atau apakah tepat penegakan Hukum lewat cara mengintip-intip dan mencari kelengahan?

Dan belakangan ini OTT menjadi ngetrend, setidaknya saya menduga karena muncul perasaan benci pada perilaku Pejabat yang korup, dan hal itu juga lumrah karena pada dasarnya kemarahan/kebencian kita lebih mudah diproduksi daripada kecerdasan itu sendiri.

Pada posisi ini, penulis masih meyakini bahwa dalam keadaan marah/benci siapapun tidak boleh menilai suatu peristiwa, karena rawan kehilangan objektifitasnya. Maka TUHAN YME memberikan Tuntunan bagi manusia, dengan Firman-Nya :

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (Al Ma’idah : 8)

Karena memang seperti itulah filsafat hukum Pidana sejatinya. Jangan hanya karena kebencian di dalam hati menjadi kita tidak meletakan hukum sebagai milik Tuhan. Karena sejatinya memang hukum adalah milik Tuhan.

Kapan Operasi itu Dimulai ?

Kembali OTT, Sedangkan orientasi “operasi” adalah terminologi yg jauh dari realitas Hukum Pidana. Karena jika kita definisikan, “operasi” adalah pengerahan segala sumber daya yg ada untuk mencapai tujuan. Jika definisi itu yang dipakai, maka dapat disimpulkan OTT adalah operasi mengalami “Disorientasi” dari hukum Pidana itu sendiri. Bagaiman tidak?

Apakah Mencari Kelengahan ?

Saat ini saya mendeteksi secara akademik bahwa metode dalam melakukan OTT adalah dengan cara mengintip dan mencari-cari kesalahan atau kelengahan, jika hal itu yang dilakukan maka deteksi saya benar, jelas hal adanya Larangan TUHAN YME sebagaimana dibawah ini:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. (QS. Al Hujurat : 12)

Hukum Acara Apa Yang Digunakan ?

Bahwa KUHAP mendefinisikan tertangkap tangan adalah peristiwa Inseden. Maka KUHAP menyatakan tertangkap tangan harus dengan prasyarat di suarakan/bentakan orang karena adanya tindak pidana. Yang kurang lebih isinya begini :

Pasal 1 Angka 19 KUHAP berbunyi “tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian DISERUKAN oleh khalayak RAMAI sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Sampai disini paham? BENAR SEKALI harus ada yg Menyerukan/ berteriak karena telah ada sebuah tindak pidana. Tapi beda dengan peristiwa yang terjadi, Peristiwa Tertangkap Tangan ia terjadi dalam ruang yang sunyi senyap.

Ini Operasi Intelijen apa Penegakan Hukum?

29 Mei

0 Comments

Sticky

Guru Adalah Human Rights Defender: Mengapa Mereka Tidak Mendapat Hak Imunitas Seperti Pejuang Lingkungan?

Posted by Admin

in Blog

Penulis : Masroh Mario Sitohang

Dalam berbagai peristiwa hukum di Indonesia, kita sering mendengar bahwa aktivis lingkungan atau pembela hak asasi manusia (Human Rights Defender/HRD) mendapat pengakuan dan perlindungan khusus, bahkan dalam beberapa kasus aktivis lingkungan mendapat hak imunitas terhadap tuntutan hukum yang bersifat kriminalisasi. Namun, di tengah semua itu, muncul pertanyaan mendasar: mengapa guru—yang sejatinya juga berperan sebagai pembela hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan—tidak mendapatkan perlindungan serupa?

Guru sebagai Human Rights Defender
Guru adalah garda terdepan dalam penegakan hak atas pendidikan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 13 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005. Dalam peran ini, guru bukan hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk karakter, mengajarkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan.
Peran ini selaras dengan definisi Human Rights Defender menurut Deklarasi PBB Tahun 1998, yaitu individu yang, secara damai, memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia dan apabila kita telaah secara jernih maka penulis simpulkan; Guru termasuk dalam kategori ini.

Kesenjangan Perlindungan Hukum
Di Indonesia, aktivis lingkungan mendapat perlindungan berdasarkan beberapa regulasi, seperti :
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 66: pejuang lingkungan tidak dapat dituntut pidana/perdata atas upaya memperjuangkan lingkungan hidup).
Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Bagi Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup.

Komnas HAM dan LPSK juga memberi perlindungan terhadap HRD yang menghadapi ancaman. Namun, guru yang memperjuangkan pendidikan atau melaporkan praktik korupsi, diskriminasi, hingga pelecehan di institusi pendidikan justru kerap dikriminalisasi. Tidak sedikit guru dilaporkan karena “mencemarkan nama baik”, “melanggar disiplin ASN”, atau bahkan “melanggar UU ITE” saat mengkritisi kebijakan dunia pendidikan.

Mengapa Perlindungan Imunitas Diperlukan untuk Guru?
Posisi Rentan Secara Struktural
Guru berada dalam struktur birokrasi yang hierarkis, seringkali membuat mereka tidak leluasa menyuarakan kebenaran dan apabila menyuarakan/ mengkritisi Perilaku Dunia pendidikan tentulah menuai resiko.

Peran Strategis dalam Masyarakat
Guru mendidik generasi bangsa. Apabila mereka dibungkam atau ditakut-takuti dengan kriminalisasi, maka hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berpikiran kritis ikut terancam.

Preseden Perlindungan Profesi Lain
Jaksa, hakim, anggota DPR, dan bahkan aktivis lingkungan mendapatkan hak imunitas dalam menjalankan fungsi profesionalnya. Maka, mengapa guru tidak

Urgensi Perubahan Regulasi
Sudah saatnya negara mengakui guru sebagai bagian dari Human Rights Defender dan memberikan perlindungan hukum khusus, termasuk hak imunitas dalam konteks profesional, sebagaimana diatur dalam :
– UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13/2006), yang bisa diperluas cakupannya.
– Perubahan pada UU Guru dan Dosen, agar mencantumkan klausul perlindungan terhadap kriminalisasi atau represi ketika menjalankan fungsi edukatif dan pembentukan karakter.

Sebagai Penutup, Jika kita mengakui bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia, maka kita juga harus mengakui bahwa guru adalah pembela hak asasi manusia. Perlindungan terhadap mereka bukan hanya soal keadilan, tapi juga investasi terhadap masa depan bangsa. Sudah waktunya ada kebijakan afirmatif baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan kelembagaan untuk melindungi guru dari kriminalisasi dan tekanan struktural yang membungkam suara kebenaran.

11 November

0 Comments

Sticky

Form 3115 for a Cash to Accrual Method for Small Businesses

Posted by Admin

in Legal Advice, Necessary Forms

Protecting Your Interests, Business, Property & Rights

We aim to lead in each practice and area of law we work in. Coming from in-depth understanding of the law and the industry, capitalizing on extensive experience, we provide hands-on advice that speaks the language of our client’s business. Whether in aviation, sales and distribution, antitrust, corporate and M&A, finance, employment, energy, IP, litigation, TMT, real estate, or any other area of law, our clients can expect excellence and commitment to their objectives. Ensuring the operational functioning of the organisation, the development of external relations, management of press relations and constant communication with the press. A wide range of legal services such as : Commercial litigation, banking litigations, financial and real-estate consultancy for development and investments.

As the business of our clients becomes more and more complex, it demands a proficient understanding of the global business environment.

Example of The International Private Law

Coming from in-depth understanding of the law and the industry, capitalizing on extensive experience, we provide hands-on advice that speaks the language of our client’s business. Whether in aviation, sales and distribution, antitrust, corporate and M&A, finance, employment, energy, IP, litigation, TMT, real estate, or any other area of law, our clients can expect excellence and commitment to their objectives.

Whether in aviation, sales and distribution, antitrust, corporate and M&A, finance, employment, energy, IP, litigation, TMT, real estate, or any other area of law, our clients can expect excellence and commitment to their objectives.

Note: Helping Bulgarian and foreign companies to fulfill their investment projects and commercial activity in Bulgaria has been our focus since the establishment of the law firm in 1996. When leading companies venture into the Bulgarian market, we help them understand what to expect and advise them on the best techniques to protect their interests. Our highest priority is to deliver the best of ANG boutique practice with every engagement.

Strong Local Capabilities and Experience

The 911 provider shall not impose, or fail to impose, on Company any requirement, service, feature, standard. Our lawyers will also represent you in civil litigation cases such as divorce, child and spouse maintenance. Our team leverages the robust legal expertise.

In conjunction with his vast know-how, our company leverages the robust legal expertise of working in different courts. Sometimes you may find yourself in difficult situations and not be able to defuse the situation without going to court.

09 November

0 Comments

Sticky